Tindaklanjuti Instruksi Ketua Bawaslu RI, Bawaslu Bulungan Mulai Lakukan Konsolidasi Demokrasi

Tanjung Selor-Menindaklanjuti Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilu di Luar Tahapan, badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan (Bawaslu Bulungan) mulai melaksanakan sejumlah agenda tersebut. Diantaranya memulainya dengan menyambangi kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Senin, (16/020.

Ketua Bawaslu Bulungan Dwi Suprapto dalam kesempatan itu menyampaikan kegitan ini menjadi ruang dialog yang konstriktif dalam memperkuat komitmen bersama terhadap penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas. 

“Pertemuan tersebut menegaskan bahwa masa non-tahapan bukanlah masa jeda, melainkan momentum strategis untuk menanam, merawat dan membangun kesadaran demokras,”ujarnya.

“Sesuai Instruksi Bawaslu RI, pelaksanaan diskusi dalam rangka konsolidasi demokrasi ini dilakukan ketua dan anggota Bawaslu. Dengan begini maka kemitraan kita dapat terus terjalin,”sambung Dwi.

Dalam kesempatan itu pembahasan terkait situasi politik terkini dan kinerja Bawaslu Manokwari.

Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bulungan Haryo. Muslimin mengapresiasi langkah Bawaslu Bulungan tersebut. Ia mengatakan pelaksaan kegiatan konsolidasi demokrasi yang dinilai positif dna konstruktif.

“kami berharap sinergitas antara penyelenggara dan partai peserta pemilu dapat terus di perkuat sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah khususnya di wilayah kabupaten bulungan,”ucap ketua DPD PKS.

Selain itu dirinya juga menyoroti masih rendahnya peran dan keterlibatan perempuan dalam pemilu 2024 yang lalu. Padahal, secara kuantitas, jumlah pengurus perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki.

Melalui kegitan Konsolidasi demokrasi ini, diharapkan terbangun komitmen yang lebih kuat danberkelanjutan antara penyelenggara dan peserta pemilu untuk memperkiuat integritas, meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, serta serta mendorong pendidikan politik yang berkesinambungan. Sinergi yang terjalin menjadi pondasi dalam menghadirkan proses demokrasi yang lebih bersih dari praktik politik uang, lebih adil dalam kompetisi, serta lebih bermartabat dalam pelasaannya di kabupaten bulungann.