Jelang Monev KI, Donny: Pastikan Bawaslu Bulungan Ikut Berpartisipasi Pada Penilaian Ketebukaan Informasi

Tanjung Selor-Menjelang pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik, oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara (KI Kaltara), Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan (Bawaslu Bulungan) mendapat kunjungan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Selasa, (02/09).

Dalam kunjungan tersebut Tim PPID Bawaslu Kaltara dipimpin langsung oleh Kordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi (PP & Datin) Donny, serta didampingi, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Herry Fitrian Armadita dan Plt Kabag Pencegahan Parmas Humas Data Informasi, Lucky Susilo.

Kunjungan yang di lakukan oleh Bawaslu kaltara ini bertujuan memperkuat koordinasi berjenjang menjelang pelaksanaan Monev Keterbukaan informasi Publik oleh KI Kaltara.

“Kami juga ingin melihat sejauh mana progres Bawaslu Kabupetan Bulungan dalam pengisian kuosioner penilian keterbukaan informasi oleh KI Kaltara,”sambung Donny.

Lebih lanjut Donny menjelaskan pentingnya menjaga konsistensi keterbukaan informasi. Seperti publikasi kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP) harus mengikuti SOP Bawaslu RI hingga aspek nonteknis, seperti cara pelayanan, terutama sikap, bahasa tubuh dalam melayani.

Sementara Ketua Bawaslu Bulungan, Dwi Suprapto menyampaikan ada beberapa indikator-indikator yang masih belum terpenuhi segera akan kami tindaklanjuti dan koordinasikan.

“Ada beberapa indikator yang datanya sudah ada tetapi perlu diperjelas mangkanya perlu di koordinasikan dengan Tim PPID Bawaslu Kaltara,”ucap Dwi.

Dikatakan, dalam Tim PPID Bawaslu Kaltara tersebut pihaknya berdiskusi berkaitan langkah-langkah yang perlu dilakukan Bawaslu Bulungan untuk menjamin akses masyarakat terhadap informasi publik.

"Alhamdulillah banyak masukan dan saran yang diterima dari Tim PPID Bawaslu Kaltara terutama dalam menghadapi monitoring dan evaluasi informasi publik yang akan dilakukan oleh KI Kaltara mendatang," sebut Donny.

Dirinya juga menjelaskan berkaitan dengan laporan keuangan Audited dan Sop Bawaslu Bulungan sudah mengacau pada Bawaslu RI.

“Untuk laporan keuangan bawaslu bulungan sendiri memakai akun Provinsi karna bawaslu bulungan masih dibawah unit kerja Bawaslu Provinsi,”imbuh Dwi.