Bawaslu Bulungan dan Bagian Hukum Setda Perkuat Sinergi untuk Demokrasi Berintegritas

Tanjung Selor — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulungan terus memperkuat sinergi dengan berbagai unsur pemerintahan daerah dalam rangka membangun demokrasi yang berintegritas. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bulungan, Selasa, (5/08).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Bagian Hukum Setda Kabupaten Bulungan tersebut menjadi ruang koordinasi dan diskusi untuk menyamakan persepsi mengenai berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan kepemiluan. Rombongan Bawaslu Kabupaten Bulungan disambut langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bulungan, Suroso, S.E., bersama jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bulungan dan Bagian Hukum Setda membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan regulasi kepemiluan. Konsolidasi ini dinilai penting untuk membangun pemahaman yang sama dalam penerapan aturan serta memastikan setiap langkah yang berkaitan dengan kepemiluan memiliki landasan hukum yang jelas.

Salah satu pembahasan utama adalah penyamaan persepsi dalam penerapan regulasi yang berkaitan dengan kepemiluan. Pemahaman terhadap regulasi menjadi hal penting bagi seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemilu tetap berada dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain persoalan regulasi, diskusi juga membahas langkah-langkah penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Penataan APK menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian bersama, terutama dalam memastikan keberadaan alat peraga tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum.

Pembahasan turut mencakup penguatan regulasi terkait penataan spanduk dan baliho. Koordinasi lintas kelembagaan diperlukan agar proses penataan memiliki kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara terukur, sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di lapangan.

Dalam konsolidasi tersebut, pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi perhatian. Netralitas ASN merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga keadilan dan integritas proses demokrasi. Karena itu, penguatan pemahaman terhadap aturan dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Bulungan berharap sinergi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bulungan dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam menghadapi berbagai dinamika kepemiluan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pencegahan, serta mendukung terciptanya penyelenggaraan demokrasi yang tertib, transparan, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.